Rencana Escudero: Menghapus Iklan Perjudian dan Dukungan Selebriti di Filipina
Langkah Baru dalam Pengaturan Perjudian
Menyikapi maraknya iklan perjudian, Senator Francis Escudero dari Filipina mengusulkan undang-undang baru yang melarang semua iklan dan dukungan terkait perjudian. Dikenal sebagai RUU Senat 2347, proposal ini bertujuan untuk meniadakan iklan perjudian dari televisi, radio, media cetak, internet, hingga media sosial. Usulan ini muncul seiring dengan semakin maraknya promosi perjudian yang menargetkan berbagai kalangan.
Belajar dari Regulasi Tembakau
Escudero mencanangkan bahwa aturan ini meniru regulasi ketat yang diterapkan pada produk tembakau sejak 2003. Ia menegaskan pentingnya penerapan ketat pada promosi perjudian, terutama demi kesehatan generasi muda, dengan perlakuan serupa seperti yang diberikan kepada iklan rokok beberapa dekade lalu. Walaupun industri perjudian memberikan kontribusi ekonomi signifikan, seperti pendapatan P396.13 miliar yang diproyeksikan pada 2025, Escudero mengkhawatirkan dampak negatif terhadap kesehatan mental, kesejahteraan fisik, dan kondisi ekonomi masyarakat akibat iklan tersebut.
Penguatan Penegakan Hukum terhadap Iklan Perjudian
RUU ini juga mendukung peraturan baru yang dirilis oleh Dewan Standar Periklanan yang melarang penggunaan gambar terkait perjudian. Escudero menggarisbawahi pentingnya kebijakan nasional yang konsisten untuk menutup celah regulasi. Jika disahkan, undang-undang ini memberikan waktu satu tahun bagi operator untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru. Setelahnya, pelanggaran akan dikenai sanksi eskalatif.
Kesejahteraan Publik dan Pendidikan
Senator tersebut menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam perjudian, perlindungan terhadap anak-anak dan mereka yang rentan, serta promosi keputusan konsumen yang berdasarkan informasi. RUU ini juga mencakup kampanye pendidikan yang didukung pemerintah tentang perjudian yang bertanggung jawab dan bantuan mental bagi penjudi. Pengajuan RUU ini menunjukkan perhatian serius terhadap dampak iklan perjudian, dan pembatasan ini mencakup penghentian penggunaan figur publik dan selebriti dalam promosi.